Jokowi Bicara Sistem Inti Perpajakan 2024 hingga NIK sebagai NPWP Demi Optimalisasi Penerimaan

Tak Berkategori

Rabu, 16 Agustus 2023 – 15:45 WIB

Jakarta – Presiden Jokowi mengatakan, untuk menjalankan agenda pembangunan nasional, pendapatan negara pada tahun 2024 akan didorong lebih optimal. Upayanya yakni dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan.

Baca Juga :

Mardiono Ingatkan Foto Jokowi Tak Dipakai untuk Kampanye

Presiden menegaskan bahwa upaya optimalisasi penerimaan perpajakan bakal ditempuh oleh pemerintah dengan sejumlah cara. Pertama, yakni dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan untuk perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan dan penggalian potensi.

“Kedua, implementasi sistem inti perpajakan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan,” kata Jokowi dalam pidato Pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangannya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.

Baca Juga :

Pastikan Peringatan HUT RI ke-78 Lebih Meriah, Jokowi: Tebak Saya Pakai Busana Daerah Mana?

Pidato Presiden Jokowi Sampaikan RUU Anggaran Pendapatan dan APBN 2024

Photo :

  • Youtube Sekretariat Presiden

Cara ketiga, adalah implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Strategi keempat yakni berupa pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur. Sehingga, Presiden berharap hal itu akan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.

Baca Juga :

WFH Bakal Diberlakukan Demi Perbaiki Kualitas Udara, Menaker Ida: Masih Didiskusikan

Kemudian, lanjut Jokowi, upaya peningkatan PNBP juga akan terus dilakukan, melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi. Hal itu seiring penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.

Dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga pembiayaan tetap prudent, inovatif, dan berkelanjutan. Antara lain yakni melalui pengembangan skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi, dan Badan Penugasan Khusus.

Halaman Selanjutnya

Kemudian melalui upaya peningkatan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis Pusat dan Daerah, serta sinergi pembiayaan dan belanja.

img_title



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *